Kekurangan Guru di NTB Masih Jadi Masalah

Kepala Dinas Dikbud NTB H. Muh. Suruji

Kekurangan guru masih menjadi permasalahan secara nasional yang dibahas pada Rembuk Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terlebih lagi sejumlah guru yang pensiun serentak pada beberapa tahun belakangan ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengungkapkan, pada rembuk nasional banyak hal yang dibicarakan. Namun yang cukup dikeluhkan memang berkaitan dengan ketenagaan atau guru. “Yang dikeluhkan memang ketenagaan,” katanya.

Di NTB sendiri pernah disampaikan adanya kekurangan 8.000 guru. Terlebih lagi, permasalahan ini ditambah dengan adanya kenyataan pensiun guru secara masal akibat dari pengangkatan guru secara masal di dekade tahun 1970-an.

Suruji menyampaikan, keluhan tentang kekurangan guru itu sudah disampaikan di rembuk nasional. Solusi dari permasalahan itu masih belum pasti. Banyak saran dari berbagai pihak, salah satunya dengan mengangkat guru tidak tetap (GTT) menggunakan anggaran APBN. “Tapi itu kan usulan, keputusan bagaimana nanti tergantung peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ia menyampaikan, ada banyak hal yang dibicarakan pada rembuk nasional itu. Antara lain mengenai kekurangan guru, pendidikan vokasi, sarana dan prasarana. Nantinya kementerian akan menelaah mana saja usulan atau permasalahan yang akan diakomodir dan dianalisa.

Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., sebelumnya menyampaikan, pada dekade tahun 1970-an, hampir secara serentak dilakukan pengangkatan guru. Di beberapa tahun belakangan ini, guru yang diangkat itu hampir bersamaan pensiun. “Jadi memang ada kekurangan guru di situ,” katanya.

Selain itu, beberapa tahun ini juga ada pembatasan CPNS, yang berdampak juga pada guru karena berkurangnya kuota pengangkatan guru PNS. hal itulah yang menurutnya perlu diperhatikan.

Pak Min, sapaanya menekankan, perlu dilakukan pemetaan secara menyeluruh dan tepat terkait kekuarangan guru PNS itu. Dengan begitu, bisa direkomendasikan kebutuhan guru ke pemerintah pusat. “Ini memang yang perlu dipetakan betul, sehingga kita nantinya rekomendasikan sama-sama ke pemerintah pusat untuk kebutuhan guru itu, agar bisa dipenuhi” pungkasnya. (Roni)

Share: